General

KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI AS TERHADAP PEMBANGUNAN INDUSTRI NUKLIR KOREA UTARA

ABSTRAK Pada hakekatnya, prinsip dasar dari politik luar negeri Indonesia tidak mengalami perubahan, yaitu tetap politik luar negeri bebas dan aktif dengan Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Alasannya, Indonesia mempunyai Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan norma yang kuat untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia. Landasan idiil politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila sebagai dasar negara. Landasan operasional politik luar negeri bebas aktif diperlukan supaya prinsip bebas aktif dapat dioperasionalkan dalam politik luar negeri Indonesia. Politik “bebas” mengandung makna bebas dan berhak menentukan sikap dan penilaian sendiri terhadap berbagai permasalahan dunia serta bebas dari keterikatan pada salah satu kekuatan beserta persekutuan militernya. Namun, Ukraina sebagai salah satu negara pecahan Uni Soviet justru pro Barat, bahkan sempat berkeinginan masuk NATO. AS yang selama Perang Dingin tampak hegitu toleran terhadap berbagai pelanggaran HAM di Indonesia, menjadi sangat kritis dan bahkan tidak jarang menekan dengan mengancam untuk mencabut berbagai fasilitas yang telah diberikan ke Indonesia begitu Perang Dingin berakhir. Pembahan kehidupan tersebut tidak hanya meliputi satu bidang kehidupan, akan tetapi di seluruh bidang kehidupan termasuk di dalamnya kehidupan pers Indonesia.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam terhadap empat informan dari tim redaksi Pinter Politik dan satu informan latar yang merupakan pakar social media strategy. Teknik pengumpulan data yakni teknik 1 mengumpulkan koran Harian Gorontalo Post, 2 Membaca berulang-ulang seluruh kalimat yang ada di kolom berita politik dengan cermat, 3 Menandai kalimat-kalimat yang efektif yang terdapat pada berita politik di surat kabar Harian Gorontalo Post. Berdasarkan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mencari data-data dari kepustakaan buku, informasi-informasi berdasarkan penelaahan literature atau referensi baik yang bersumber artikel-artikel, majalah-majalah, surat kabar, jurnal, bulletin-buletin, internet, maupun catatan-catatan penting mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Berdasarkan data kepustakaan yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa hilangnya ancaman komunisme internasional dan kepentingan pemenuhan kebutuhan ekonomi domestik merupakan dua hal pokok yang telah menyebabkan terjadinya perubahan sikap AS terhadap Indonesia dalam persoalan praktik HAM. Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari faktor-faktor apa saja yang telah menyebabkan AS begitu menghiraukan isu hak asasi manusia (HAM) dalam hubungannya dengan Indonesia pada dasawarsa 1990-an, dan bagimana pula AS mempergunakan isu HAM untuk menekan Indonesia. Kemudian penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana reaksi Indonesia dalam menghapi tekanan-tekanan yang terkait dengan praktek HAM di dalam negeri.

Meskipun Indonesia mengambil posisi dan dengan tegas menolak kondisionalitas HAM dalam bantuan luar negeri, namun Indonesia tetap mengembangkan sikap adaptif dan akomodatif dalam menghadapi tekanan dan kritik dari pihak luar, tentu saja dengan mengutamakan pertimbangan kepentingan nasional Indonesia. Politik luar negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Berdasarkan hasil penelitian ini bisa disimpulkan bahwa, upaya-upaya politik luar negeri bebas aktif yang dijalankan Indonesia demi mencapai tujuan nasional dan sebagai jawaban dari kondisi dunia internasional pada masa tersebut. SEBAGAI PRESIDEN AMERIKA SERIKAT KE 45 YANG MENJABAT SETELAH MEMENANGKAN PEMILU PADA 2016 LALU SAMPAI SAAT INI, DONALD J TRUMP BISA DIKATAKAN SEBAGAI PRESIDEN AMERIKA SERIKAT YANG MENARIK ATENSI DUNIA INTERNASIONAL DENGAN BERBAGAI KEBIJAKAN-KEBIJAKAN YANG DIKELUARKAN DI MASA KEPEMIMPINANNYA SELAMA MASA JABATANNYA. Sebuah perspektif dalam hubungan internasional penting adanya sebagai pisau analisis yang mampu menjelaskan fenomena politik internasional, sehingga mampu menghasilkan argumentasi yang dapat diuji secara scientific, begitu juga dengan teori politik internasional.

Salim , Agus (2002) HAK ASASI MANUSIA DALAM POLITIK LUAR NEGERI :(STUDI KASUS HUBUNGAN AMERIKA SERIKAT INDONESIA DASAWARSA 1990 AN. AS juga menerapkan politik global tersebut terhadap Malaysia sehingga kebijakan politik luar negeri Malaysia pun ada yang ditujukan untuk menghadapi politik global AS.. Yakni antara Blok Barat yang dikomandoi oleh Amerika Serikat dengan Blok Timur di bawah kendali Uni Soviet.Keduanya telah berusaha untuk meraih simpati maupun dukungan dari negara-negara Asia dan Afrika secara keseluruhan. ASEAN adalah organisasi regional yang sangat menjunjung tinggi prinsip kerjasama, saling menghormati, tidak suka mencampuri urusan dalam negeri anggota, ternyata terbelah dalam menyikapi isu perang terhadap terorisme internasional Terhadap kawasan Asia Tenggara pada umumnya dan ASEAN khususnya, Indonesia terus menempatkan ASEAN sebagai pilar utama politik luar negeri Adapun tujuan penelitian yang hendak/ingin dicapai penulis adalah: Untuk mengetahui bagaimana kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap ASEAN, Untuk mengetahui bagaimana pola hubungan kerjasama antara Indonesia-ASEAN, Untuk mengetahui sejauhmana hasil kerjasama antara Indonesia dengan ASEAN dalam stabilitas politik kawasan Asia Tenggara. Adapun tujuan penelitian yang hendak/ingin dicapai penulis adalah: Bagaimana kekuatan pengaruh politik global Amerika Serikat di Asia Tenggara khususnya terhadap kebijakan politik luar negeri Malaysia, apa yang menjadi “Core Interest” Amerika Serikat terhadap penyebaran nilai-nilai HAM, Demokrasi, dan Liberalisme di Asia Tenggara serta bagaimana politik luar negeri Malaysia pada pemerintahan Abdullah Badawi dalam konteks pengaruh dan hegemoni Amerika Serikat.