Pengertian Politik Luar Negeri Bebas Aktif, Sejarah Dan Landasannya

Lawatan ini merupakan langkah Presiden Jokowi untuk memulai perdamaian di antara kedua negara atau setidaknya genjatan senjata serta memperbaiki kembali lingkaran suplai makanan di dunia yang terganggu akibat perang Rusia-Ukraina. Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) ini berpikiran, langkah Jokowi berangkat ke Ukraina dan Rusia setelah pertemuan anggota negara G7 adalah seremonial tanpa makna. Tentunya komunikasi ini terus kita lakukan dengan Ukraina dan Rusia sendiri,” kata Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi dalam keterangan secara daring dari Munich, Jerman, Senin (27/6/2022) waktu setempat. Dalam konteks hubungan internasional, kita pun bisa mengambil pelajaran dari pencapaian politik yang nabi lakukan khususnya pasca negara Madinah berdiri dan pada peristiwa fathul Makkah atau penaklukkan Makkah. Kemudian, perlu memahami posisi mitra internasional, baik yang memiliki common interest, maupun kepentingan berseberangan dengan Indonesia. Maka, meskipun terlibat dalam kesulitan domestik maupun internasional, Indonesia bertindak cukup cepat dalam bidang diplomasi dan politik luar negeri-melalui Gerakan Non-Blok, keluar dan kembali ke PBB, serta mendirikan ASEAN dan OKI.

Politik bebas aktif dilatarbelakangi oleh kondisi politik internasional setelah Perang Dunia II yang membuat dunia terbelah menjadi dua kekuatan besar yaitu blok barat dan blok timur yang masing-masing dipimpin oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Hikmahanto menilai, Jokowi tidak perlu ngoyo untuk membuat perdamaian secara penuh dengan menghentikan perang. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) yang juga Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Hikmahanto Juwana menilai, aksi Jokowi patut diapresiasi. “Kemungkinan berhasilnya misi untuk menciptakan gencatan senjata dan pengakhiran tragedi kemanusiaan sangat besar daripada mendamaikan kedua negara,” kata Hikmahanto. Kedua, kata Hikmahanto, Jokowi juga menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Indonesia harus ikut dalam menjaga ketertiban dunia. Indonesia ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. “Itu efek beratnya mungkin bisa memicu perang dunia ketiga. Pada sektor kesehatan, terjadinya perang akan berpengaruh pada distribusi vaksin. “Hal ini saya kira yang mengganggu sektor pangan di dunia. Ketiga sektor ini akan mengancam negara-negara berkembang. “Ada indikasi bahwa Rusia hendak menghentikan ini. Telah disebutkan di atas bahwa setiap negara mempunyai kebijakan politik luar negeri sendiri tergantung pada tujuan nasional negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan politik luar negeri sebagai salah satu kebijakan dalam pemerintahan.

Indonesia tidak cenderung pada salah satu poros kekuatan dunia. Sebagai tuan rumah Presidensi G20, Indonesia juga perlu melakukan hal-hal ini karena dunia sedang mengalami stagnansi ekonomi akibat perang Ukraina dan Rusia yang menyebabkan berbagai kesusahan di berbagai belahan dunia. Keempat, kunjungan yang penuh risiko di negara yang sedang berkonflik bukan pertama kali ini dilakukan oleh Jokowi. Sebab, dikatakan Jerry Massie setelah pertemuan Jokowi dengan pemimpin kedua negara yang sedang berkonflik, Rusia tetap membombardir wilayah Ukraina dengan senjata militer. Jerry Massie, hari ini. Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia disebut Jerry Massie juga kurang mendapat perhatian dari media-media internasional. Presiden Joe Biden juga menyatakan akan menolak hadir jika Indonesia tetap mengundang Presiden Rusia. Meskipun telah didesak oleh negara-negara barat seperti Amerika Serikat dengan pernyataan Presiden Joe Biden yang menolak kehadiran Presiden Rusia, Vladimir Putin pada forum KTT G20 yang akan dihelat di Bali, November mendatang. Ia menilai bahwa kunjungan yang dilakukan oleh Presiden RI merupakan sebuah upaya untuk menunjukkan ke negara-negara G7 bahwa Indonesia menanggapi serius serangan Rusia ke Ukraina. Indonesia membantu untuk memerdekakan negara-negara yang masih terjajah.

Dalam teori idiosinkratik, model analisis ini memengaruhi aktor individu dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, dikenal dengan istilah persepsi elite dan didefinisikan sebagai hal yang melekat pada seseorang pemimpin. Politik luar negeri turut dilaksanakan oleh Indonesia sejak negara ini resmi berdiri. Setelah beberapa tahun menjabat, politik luar negeri Indonesia (Poros maritim dunia) yang digadang-gadang pemerintahan Jokowi itu tak kunjung terealisasi. Sebelumnya, apa itu politik luar negeri Indonesia? Politik luar negeri yang bebas dan aktif yang dianut oleh Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat kala itu. Kunjungan Presiden Jokowi adalah bagian dari kebijakan luar negeri Indonesia yang berdasarkan kepentingan nasional Indonesia. “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan” dan pembukaan UUD 1945 alinea 4, “… Landasan konstitusional dalam politik luar negeri Indonesia berupa Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam pembukaan dan batang tubuh. Landasan idela politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila.