3 Landasan Politik Luar Negeri Indonesia Di Tegaskan Dalam Pembukaan UUD 1945

Masalah ekonomi telah muncul dalam politik internasional sejak Revolusi Industri di Eropa dan Amerika Serikat pada tahun 1880-an. Dalam periode ini masalah menciptakan pola hubungan konflik di antara negara-negara untuk menciptakan kompetisi untuk menaklukkan sumber daya ekonomi yang terletak di dalam atau di luar wilayah mereka. Perang dingin antara blok barat dan blok timur juga menentukan bentuk politik luar negeri Indonesia. Mewakili dari negara Indonesia dalam hubungan bilateral dengan negara tempat tugas dubes tersebut berada. Kebijakan politik masing-masing negara dalam pergaulan internasional dinamakan politik luar negeri. Yang terbit antara tahun 1984 – 1988, politik luar negeri adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara dalam berhubungan dengan negara-negara lain secara internasional untuk mencapai tujuan nasional negara tersebut. Kategori skepitisisme moral yang dalam hubungan internasional diwakili oleh beberapa pemikir, antara lain, Thomas Hobbes, Ronald Niebuhr,dan Thucydides. Dalam kategori ini,pola hubungan internasional didominasi oleh perilaku negara, sehingga aspirasi berbagai negara di dunia telah menjadi norma internasional. Penggunaan kekerasan juga secara legal dimiliki oleh negara. Seorang diplomat tinggal dan menetap di negara lain sebagai wakil dari negara yang menugaskan. Taktik dan strategi tersebut biasanya unik, setiap negara mempunyai cara yang berbeda dengan negara lain.

Padahal, Indonesia adalah negara yang aktif dalam membangun semangat non-blok dalam Konferensi Asia-Afrika di masa lalu. Indonesia menjadi anggota PBB, ASEAN, OKI (Organisasi Konferensi Islam), Gerakan Non-Blok (GNB), dan lain sebagainya. Peran negara akan tergantikan oleh aktor lain yang memiliki power besar untuk dapat mengendalikan aktor yang lain. Mereka memandang bahwa nilai moralitas itu mustahil (non-exist) dalam hubungan internasional, karena sistem internasional bersifat anarkhi, yang dipicu oleh hasrat manusia untuk berkuasa. Menurut kosmopolitanisme, relasi negara seharusnya bersifat progresif, yang membahas isu-isu pembangunan, berbicara demokrasi di arena global. Agama, dalam sebagian besar sistem demokrasi di Asia, adalah faktor yang masih sangat lekat dengan keseharian politik. Akibatnya, negara di dunia akan berlomba-lomba dalam meningkatkan kapabilitas militernnya, menyebarkan pengaruh ideologis ke negara lain (high politics), dan cenderung akan mengabaikan isu-isu ringan seperti pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial masyarakat, isu HAM dan demokrasi (low politics). Apabila diulas dengan pendekatan skeptisme moral, perang ini mengakibatkan negara yang terlibat berlomba-lomba mencari kemenangan, dan mengembangkan wilayah kedaulatannya.

Karena, pada saat itu, wilayah koloni masih berupa tanahyang tidak bertuan. Sri Lanka telah menangguhkan pembayaran utang luar negeri sebesar USD 7 miliar yang jatuh tempo tahun ini, dari jumlah seluruhnya USD 25 miliar yang harus dilunasi sampai tahun 2026. Saat ini negara itu masih menunggu hasil negosiasi dengan Dana Moneter Internasional IMF mengenai paket penyelamatan. Pengertian Politik Luar Negeri adalah arah kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk kepentingan nasional negara tersebut dalam lingkup dunia internasional. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara besar ASEAN dinilai tidak mampu dalam membuat keseimbangan geopolitik dalam politik bebas aktif dan non-blok, terutama pada kasus Rohingya, Uighur serta kasus Afghanistan. Dalam tanggapannya, Dubes Suryopratomo juga menjelaskan bagaimana pelayanan Kedutaan Besar RI di Singapura. “Dwi Tunggal Soekarno-Hatta juga melahirkan pemahaman tentang kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Prinsip politik luar negeri ini secara aktif memberikan sumbangan, dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Ini dilakukan agar menjaga kepentingan nasional sekaligus menciptakan ketertiban dunia. Negara bisa dikatakan sebagai actor utama dalam interaksi hubungan internasional, karena memiliki kekuasaan untuk menentukan kebijakan-kebijakan dalam mempertahankan kepentingan nasionalnya. Di sini artinya, benturan kepentingan nasional antara negara-negara commonwealth di ASEAN dan Indonesia tidak bisa terelakan. Riza mengakui kunjungan memang tidak bisa menghadirkan perdamaian dengan segera, tetapi setidaknya mampu menurunkan tensi ketegangan. Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe, yang menjabat setelah Mahinda Rajapaksa mengundurkan diri mengatakan, Sri Lanka belum bisa mengakses USD 1,5 miliar pinjaman yang ditawarkan Cina, karena Beijing mengajukan persyaratan, Sri Lanka harus memiliki cadangan devisa yang cukup untuk tiga bulan. Koridor suplai pangan yang terkait dengan rantai pasok pangan ini, menurut dia, sangat penting karena Ukraina selama ini kehilangan akses ekspor. Sejumlah negara besar, menurut dia, selama ini telah berusaha menengahi konflik dua negara itu. Peningkatan intensitas komunikasi antar manusia selanjutnya akan menggeser peran negara dalam hubungan internasional. Selain pada bidang ekonomi, manfaat hubungan internasional jua berpengaruh dalam bidang politik, lho. Secara politik, negara menjadi akor dominan dalam hubungan internasional. Politik bertetangga baik dan kerja sama dengan semua negara di bidang ekonomi, politik, dan lainlain.